PENGALIHAN PENUMPANG PADA ANGKUTAN UMUM (ANGKOT) DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH, UU PERLINDUNGAN KONSUMEN NO. 8 TAHUN 1999, UU LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NO. 22 TAHUN 2009

Di Bangkalan khususnya di Kelurahan Mlajah telah terjadi praktek pengalihan penumpang yang dilakukan oleh supir terhadap supir angkutan umum lainnya tanpa adanya persetujuan dari penumpang angkutan dan tidak ada perjanjian sebelumnya, sehingga penumpang merasa dirugikan karena adanya praktek tersebut. Yang menjadi pertanyaanya adalah tinjauan hukum islam terhadap pengalihan tersebut.
Maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut disusun landasan teori; ija>rah, Hukum Perlindungan Konsumen serta UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu penelitian dimodifikasi menjadi field research dengan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan sumber-sumbernya, baik yang primer maupun sekunder, sehingga dapat dianalisis dengan ramuan teori yang ada.
Hasil penelitian ini menyimpulkan : Pertama pengalihan penumpang jika ditinjau berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tidak sesuai dengan teori yang ada yakni, mengenai hak-hak konsumen tidak terpenuhi secara menyeluruh. Terutama dalam pasal 4 huruf a,b,c,g. Kedua jika ditinjau dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak sesuai yakni, karena pelaku usaha atau sopir angkutan umum sudah menurukan penumpang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan ini mencederai dari terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar. Ketiga Jika ditinjau dari fiqh muamalah, tidak sesuai karena belum memenuhi salah satu syarat akad Ija>rah. Di mana pihak supir angkutan umum tidak memenuhi perjanjian awal dengan penumpang untuk mengantarkan penumpang sampai tujuan, melainkan supir angkutan umum mengalihkan penumpang kepada angutan umum yang lain. Sehingga penumpang merasa dirugikan, karena sebelumnya penumpang tidak mengetahui megenai pengalihan yang akan dilakukan oleh supir dan pengalihan tersebut dilakukan seara sepihak.