PEMENUHAN LEGALITAS PEMANFAATAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PADA SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA BAHARI DI DESA TAMBA’AN KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

Pemanfaatan ruang laut di Desa Taddan, Camplong, Kabupaten Sampang menghadapi beberapa permasalahan, seperti overlapping wilayah pemanfaatan, ancaman pencemaran, degradasi lingkungan, serta ketidakjelasan zonasi pemanfaatan ruang laut. Selain itu, terdapat fenomena masyarakat yang melakukan reklamasi secara mandiri tanpa izin, yang memunculkan pertanyaan mengenai peran Kepala Desa dalam memberikan informasi yang tepat terkait pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut, serta peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam penegakan hukum untuk pemenuhan legalitas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengedepankan pengumpulan dan analisis data dari observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, aparat Pemerintah Kabupaten, serta pengelola dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata pantai. Selain itu, observasi dan survei juga dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pemanfaatan ruang laut di Pantai Camplong.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi Wisata Pantai Camplong hingga saat ini belum memiliki perizinan KKPRL. Minimnya inisiatif dari Kepala Desa dalam memperoleh informasi terkait pemenuhan legalitas menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan pesisir secara optimal. Untuk itu, strategi yang dapat diterapkan adalah penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa untuk memberi kewenangan kepada Desa dalam pengelolaan wilayahnya. Selain itu, pengesahan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) yang tertunda sejak 2018 juga diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.