PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RADIO KOMUNITAS YANG MENGGUNAKAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK SESUAI PERSYARATAN TEKNIS

Regulasi mengenai Lembaga Penyiaran Komunitas atau Radio Komunitas telah disebutkan didalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran merupakan badan hukum, badan hukum merupakan subjek dalam hukum pidana dan semua perbuatanya harus dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam Penggunaan Perangkat Telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis oleh atas nama radio komunitas yang dilakukan oleh pegawainya atas izin atau perintah dari pemimpin radio komunitas. Tentunya Pada saat pegawai radio komunitas menjalankan perintah dari pemimpin radio komunitas dalam menggunakan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai persyaratan teknis. Maka yang bertanggungjawab tentunya adalah radio komunitas.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, kemudian metode analisis bahan hukum yang digunakan yaitu deskriptif analalisis yang khusus mengkaji atau menganalisa permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap radio komunitas belum diatur di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun dapat dikenakan kepada pemimpin radio komunitas secara vicarious liability berdasarkan pasal 52 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.