PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH ATAS PERINTAH UNTUK MENEMPATI RUMAH KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)BERSUBSIDI YANG TIDAK LAYAK HUNI

Surat Edaran BTN Cabang Bangkalan akan mencabut subsidi, apabila nasabah tidak segera
menempati rumah KPR Bersubsidi yang telah disediakan. Padahal rumah tersebut masih dalam
tahap pengerjaan dan keadaan rumah tersebut tidak layak untuk dihuni. Berkaitan dengan itu, perlu
dilakukan penelitian tentang apakah tindakan BTN mewajibkan nasabah untuk menempati rumah
KPR yang masih belum terselesaikan pengerjaannya dengan sanksi penghentian kredit bagi nasabah
yang menolak itu dapat dibenarkan dan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah atas
perintah BTN untuk segera menempati rumah KPR Bersubsidi yang tidak layak huni tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach), serta penelitian ini dianalisis menggunakan analisis secara
preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BTN Cabang Bangkalan yang memberi perintah
untuk segera dihuni itu tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal Pasal 52 ayat (2)
dan Pasal 1 PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah
atas perintah BTN Cabang Bangkalan untuk menempati rumah KPR Bersubsidi yang tidak layak
huni tersebut dapat dilakukan menggunakan upaya hukum secara keperdataan baik secara nonligitasi

maupun ligitasi. Secara litigasi menggunakan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen. Secara non litigasi dengan
menggunakan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci : Perlindungan Nasabah, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi, Tidak Layak Huni.