PENEGAKAN HUKUM PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (Perwakilan Jawa Timur)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya laporan masyarakat yang semakin mengalami peningkatan pada tiap tahunnya kepada Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Permasalahan yang coba dikaji dalam penulisan skripsi ini ialah bagaimana peran Ombudsman (Perwakilan Jawa Timur) sebagai lembaga berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam menerima dan menangani setiap laporan yang diterimanya terkait dugaan maladministrasi di dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana peran Ombudsman dalam menangani, menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan terkait dugaan maladministrasi serta membuat rekomendasi, dan bagaimana pengaruh rekomendasi yang dibuat oleh Ombudsman dalam memperbaiki Pelayanan Publik.
Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang berdasarkan teori-teori hukum dan juga mengacu pada perundang-undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, adapun pendekatan masalah yang berkaitan dengan Undang-undang (statue opproach).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan mengenai peran dan fungsi Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik serta tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan laporan masyarakat serta membuat rekomendasi kepada pihak terlapor.

Kata kunci : Pelayanan Publik, Ombudsman, Maladministrasi, rekomendasi.