PENJATUHAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI DALAM KASUS PROSTITUSI

Pelaku dalam kasus prostitusi yang sering berperan untuk menjajakan wanita yaitu biasa disebut musikari, germo atau lelaki hidung belang adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial (PSK). Kebanyakan kasus prostitusi, pasal 296 dan 506 KUHP sering diterapkan untuk menjerat mucikari. Namun jika dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan prostitusi, ada beberapa ketentuan hukum yang dapat menjerat mucikari dalam kasus prostitusi ini, jadi tidak hanya dalam KUHP saja. Jika dilihat dari unsur-unsur mucikari tersebut ada beberapa ketentuan hukum yang bersifat khusus yang dapat menjerat tindak pidana mucikari dalam prostitusi ini, berdasarkan pasal 63 KUHP perbarengan tindak pidana atau concursus ayat (1) dan ayat (2), jika perbuatan seseorang ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentua pidana dalam KUHP, maka yang digunakan adalah sistem pemidanaan yang disebut sistem absorbsi. oleh karena itu penelitian ini dilakuakan untuk mengetahui ketentuan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada mucikari berdasarkan 63 KUHP perbarengan tindak pidana atau concursus.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (statute approach .
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi yaitu aturan pidana khusus dan aturan pidana umum. Namun ketentuan hukum yang paling tepat diterapkan kepada mucikari berdasarkan pasal 63 KUHP ayat (1) dan ayat (2) adalah Undang undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang.

Kata kunci : Mucikari – perbarengan – prostitusi