ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Lembaga peradilan di Indonesia secara garis besar dibagi dua (2) berdasarkan konstitusi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman salah satunya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar seperti menguji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang karena alasannya terlalu besarnya denda yang ditimpakan kepada pemohon, setelah diuji Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 berbunyi bahwa setiap orang orang wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi kecuali rumah tangga yang tidak diwajibkan hal ini ditekankan demi keamanan dan kenyamanan pengguna listrik.
Yang murni dikaji menggunakan teori-teori hukum tata negara dan aturan hukum yang terkait. Adapun untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normative, metode pendekatannya menggunakan perundang-undangan (statute approach), bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, metode analisisnya menggunakan metode yuridis kualitatif, dimana analisis ini dilakukan dengan cara peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan penelitian hukum ini, kemudian dengan cara menghubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sertifikat Laik Operasi, Judicial review.