MEMPERKUAT MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

ABSTRAK

Di negara Indonesia, Partai Politik merupakan salah satu pilar dalam tegaknya konsep demokrasi. Partai Politik sebagai penghubung aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam upaya terciptanya partisipasi politik, sosialisasi politik, dan pendidikan politik. Pada kondisi saat ini Partai Politik dihadapi oleh beragam permasalahan yaitu salah satunya terjadi perselisihan kepengurusan. Mahkamah Partai Politik juga tidak secara tegas dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik, sehingga perselisihan-perselisihan Partai Politik menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kelembagaan Mahkamah Partai Politik menjadi desain kelembagaan yang efektif, professional, dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Mahkamah Partai Politik menjadi lemah dalam menyelesaikan perselisihan Partai Politik hal tersebut dikarenakan penormaan pada Undang-Undang No.2 tahun 2011 tentang Partai Politik terdapat kesenjangan atau perbedaan. Sehingga Mahkamah Partai Politik dalam kelembagaanya tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan efektif. Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik juga tidak mengatur penormaannya secara konkrit terutama sebagai penunjang Kelembagaan Mahkamah Partai Politk. Oleh karena itu perselisihan partai politik akhirnya menjadi rumit dan tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai Politik dan berlanjut pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Partai Politik – Mahkamah Partai Politik - Perselisihan