PENEGAKAN HUKUM MENGENAI IZIN PEMAKAIAN KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI LAHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PUBLIK

Perizinan memiliki arti penting dalam sektor kehutanan, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan. Penegakan hukum dalam pemberian sanksi-sanksi administrasi berupa teguran lisan dan atau tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa,dan pencabutan izin kepada penerima izin yang melakukan pelanggaran hukum secara ketat. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Oleh sebab itu dalam penggunaan kawasan hutan lindung harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan di dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan( IPPKH). Pengawasan yang lemah dan pelaksanaan IPPKH yang dianggap belum optimal sehingga masih sering terjadi pelanggaran mengenai izin penggunaan kawasan hutan.
Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif, yang digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin pemanfaatan hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang undangan,lalu ditarik suatu kesimpulan yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.
Dari hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa penyebab terjadinya pelanggaran di akibatkan karena pemakaian lahan di kawasan hutan lindung tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan di dalam IPPKH. Kemudian dalam pengawasan pemberian izin pemanfaatan hutan belum terlaksana secara optimal, sehingga terjadi penyalahgunaan dalam dalam kawasan hutan lindung.