KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ADANYA PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI PUTUSAN NOMOR 94/PDT.SUS-BPSK/2021/PN.MDN)

ABSTRAKrnSengketa Konsumen adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara konsumen dan pelaku usaha karena adanya tuntutan dan belum dilaksanakannya ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 45 Ayat (2) menyatakan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setelah adanya perjanjian penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dan akibat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang tidak berwenang dalam mengadili perkara. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari menganalisa bahan kepustakaan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari pembahasan menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang apabila telah ada perjanjian penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dikarenakan bahwa perjanjian yang sudah di sepakati antara pelaku usaha dan konsumen telah sepakat memilih forum penyelesaian sengketa melalui kantor Pengadilan Negeri. Maka Pengadilan Negeri berhak membatalkan Putusan Nomor 093/Arbitrase/2020/BPSK.Mdn. tersebut atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. Pembatalan Putusan Arbitrase dapat dilakukan ke Pengadilan Negeri dan upaya banding ke Mahkamah Agung dan upaya tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang.rnKata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK