ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VRIJSPRAAK TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: Putusan Nomor: 109/Pid.Sus-PHI/2020/PN.Cbi)

ABSTRAKrnMemorandum yang berjudul Analisa Yuridis Putusan vrijspraak Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan memiliki rumusan masalah dengan latar belakang bahwa pada putusan Putusan Nomor: 109/Pid.Sus-PHI/2020/PN.Cbi, hakim memutuskan perkara pidana vrijspraak terdakwa pada tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Namun terjadi perselisihan terkait Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang lasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang harus diselesaikan melalui proses peradilan perdata khusus yakni melalui pengadilan hubungan industrial.rnPutusan PHI itulah menjadi dasar dari putusan pidana tersebut. Dimana, putusan PHI menguatkan posisi terdakwa sebagai pihak yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pokok perkaranya ada pada perbedaan pendapat antara pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja, tentang kode KBLI dimana perusahaan penggugat dengan Kode KBLI 29300 tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: :561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 sedangkan menurut penggugat termasuk berdasarkan aturan atau petunjuk pemberian kode KBLI yang terdapat pada PERKA Badan Pusat Statistik (BPS) No 57 Tahun 2009 angka 4 halaman 18 tentang Struktur dan Sistem Pemberian Kode KBLI 2009. Sehingga berdasarkan analisis, materi memorandum hukum ini dapat disimpulkan putusan majelis hakim tidak tepat.rnKata kunci: vrijspraak, KBLI, SK Gubernur, Putusan