PERUBAHAN ISTILAH FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SETELAH PEMBENTUKAN UNDANGUNDANG NOMOR. 23 TAHUN 2014

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pergeseran fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
pemerintahan daerah, yang mana pada undang-undang sebelumnya fungsi Dewan
Pewakilan Rakyat Daerah disebutkan; fungsi anggaran, fungsi legislasi, fungsi
pengawasan.
Adapaun jenis penelitian dalam skeripsi ini adalah penelitian doctrinal, peneltian
yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber
data, bebarapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini.
Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini mengguankan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual
approach).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan merupakan lemabaga legislatif karena
dalam ketatanegara republik Indonesia , sebagai mana yang telah disebutkan dalam
pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi „Negara Indonesia ialah negara kesatuan
yang berbentuk Republik‟. Yang artinya dalam negara kesatuan hanya ada satu badan
legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah bukan badan legislatif sehingga tidak bisa di berikan fungsi legislasi.Oleh
karena itu sangatlah tepat kalau undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintah daerah menyebutkan fungsi DPRD adalah fungsi pembentukan perda dan
perbahan ini sudah sesui dengan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Kata Kunci: Pergeseran, fungsi, pembentukan perda