PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011

ABSTRAK
Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Prosedur Pengaduan Masyarakat Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 bertujuan untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011 dan mengetahui prosedur pengaduan masyarakat bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011.
Penulisan skripsi menggunakan metode yuridif normatif. Sumber bahan hukm yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan didalam penyusunan skripsi adalah dengan melakukan studi ke perpustakaan dengan mencermati perundang- undangan atau peraturan- peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.
Berdasarkan penulisan skripsi diperoleh hasil bahwa kewenangan pengawasan terhadap hakim yang dilakukan Komisi Yudisial dapat dilakukan dengan batas objek pengawasan yang hanya mencakup ranah etika dan perilaku hakim. Prosedur pengaduan masyarakat ke Komisi Yudisial apabila hakim diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim laporan dapat diajukan secara tertulis, selain dalam bentuk tertulis dapat juga diajukan dalam bentuk digital, dan laporan juga dapat diajukan secara langsung maupun pos dan e-mail kepada Sekretariat Jendral Komisi Yudisial.
Kata kunci: Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Prosedur masyarakat menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2011