PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN BAGI NELAYAN DI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRAKrnPada pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa pemberdayaan nelayan kecil dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan. Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada norma hukum positif dan wawancara maupun data-data dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan. Teknik dalam mengumpulkan data dengan menjalankan riset kepustakaan serta wawancara pada nelayan terkait dengan macam-macam pembiayaan bagi nelayan dan pelaksanaan pembiayaan bagi nelayan. Data yang telah dikumpulkan akan dipilah selanjutnya dijalankan sistematisasi berikutnya dianalisis secara hukum kualitatif, yaitu analisa non-statistik atau non-matematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa macam-macam pembiayaan yang dapat diakses oleh nelayan berupa: Kredit Ultra Mikro yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas perbankan, Kredit bergulir dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2017 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan KUR dilaksanakan dengan lebih fleksibel disesuaikan dengan pola usaha dan terdapat skema KUR tanpa jaminan (KUR mikro). Pelaksanaan pemberian pembiayaan bagi nelayan belum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan karena beberapa hal seperti nelayan tidak terbiasa dengan urusan administratif yang panjang, tidak semua nelayan dapat menikmati pembiayaan tersebut, dan ada nelayan yang menganggap bahwa program tersebut merupakan pemberian pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan. Selain itu kendala nelayan dalam memperoleh pembiayaan dapat berupa kurangnya informasi akses pembiayaan dan minimnya informasi yang diperoleh lembaga pembiayaan mengenai calon debitur potensialnya.rnKata Kunci: Pelaksanaan, Pembiayaan, Nelayan.