HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. (Studi Analisis Kasus Ahmad Fajar Hari Ponto dan Ahmad said dari Partai Golkar dan PPP).

Hak recall Partai Politik adalah suatu penarikan kembali atau pemberhentian seseorang dalam masa jabatannya dari keanggotaan DPRD Kabupaten/kota oleh partai politik. Ketika hak recall diberikan kepada partai politik, maka partai politik secara sah dan mutlak memiliki kewenangan dalam merecall anggotanya dengan alasan anggota tersebut melanggar AD/ART Partai. Ketika sesorang diberhentikan sebagai anggota partai maka akan dikuti pemberhentian sebagai wakil rakyat sesuai dengan “pasal 16 ayat 3 Undang – undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai politik”.

Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana proses Pergantian antar waktu yang terjadi pada anggota DPRD, apakah PAW tersebut telah sesuai dengan amanah undang – undang. Dalam kasus Pergantian antar waktu yang dilakukan Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan terhadap A.F. Hari Ponto dan Akhmad Said, memperlihatkan Kewenangan recall tidak berada dipartai Pasalnya sampai sekarang masih tetap terjadi tarik ulur antara Pimpinan Partai Golkar Tingkat II dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis dan pendekatan kasus, Melalui teknik analisis secara kulitatif terhadap data sekunder yang mendukung pemahaman terhadap masalah yang akan diteliti.
Hasil penelitian menerangkan , bahwa pergantian antar waktu terhadap anggota DPRD Sumenep Mutlak merupakan kewenangan partai politik. Sesuai dengan pasal 194 ayat (1), UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Pasal 412, UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 16 UU nomor 2 tahun 2012 tentang partai politik dan Peraturan KPU nomor 22 tahun 2010 tentang pedoman teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu anggota DPRD provensi dan anggota DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu.

Kata Kunci: Recall, Partai politik dan DPRD