SISTEM PEMBERIAN UANG JUJUR DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU BATAK TOBA DI KEC. TIGALINGGA KAB. DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada zaman sekarang perkawinan suku batak toba dalam memberikan uang jujur/uang adat sudah bergeser dari maksud dari sebenarnya. Uang jujur sudah menjadi ajang gensi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi secara berlebihan. Hal tersebut sudah bertentangan dengan aturan Dalihan na tolu Batak Toba itu. Isu hukum yang dibahas sistem pemberian uang jujur dalam perkawinan masyarakat adat Batak Toba, dan pelaksanaan pemberian uang jujur sebagai adat istiadat dalam perkawinan masyarakat Batak Toba.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Adapun pendekatannya dilakukan adalah pendekatan fakta untuk memastikan suatu kebenaran. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap Tokoh-tokoh adat Suku Batak Toba di Kec. Tigalingga Kab. Dairi Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku hukum, dan kamus hukum.
Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa, uang jujur pada Suku Batak Toba menjadi prasyarat utama untuk melangsungkan perkawinan. Pada sistem ini kedua belah pihak berunding untuk bersepakat berapa besarnya uang jujur sebelum perkawinan berlangsung. Akibat hukumnya pada sistem pemberian uang jujur tersebut, seorang suami berkuasa terhadap istri dan anak-anaknya, termasuk harta kekayaan dalam keluarga. Pelaksanaan pemberian uang jujur/biaya adat dalam perkawinan menurut adat Suku Batak Toba dilakukan secara aturan hukum tidak tertulis Dalihan na tolu. Umumnya dilihat dari hukum adat bukanlah untuk mempertemukan dan mempersatukan kedua mempelai sebagai suami istri semata-mata, tetapi juga mempertautkan kedua kerabat masing-masing suami-istri itu. Kenyataan diatas menggambarkan adanya sikap kebersamaan dan solidaritas yang kuat diantara anggota masyarakat adat Batak Toba.