KEWENANGAN PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT OLEH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

ABSTRAKrnrnKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan TAP MPR/S berada dibawah UUD NRI 1945 dan diatas Undang-Undang menimbulkan permasalahan dalam pengujian TAP MPR/S. Yudicial Review di Indonesia dalam UUD NRI 1945 hanya terdapat dua jenis pengujian terhadap peraturan perundang undangan yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sehingga hal ini memunculkan sebuah kekosongan norma, yang artinya kekosongan norma itu dalam hal tidak adanya pengaturan pengujian TAP MPR/S serta tidak terdapatnya suatu lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian ketika nantinya sebuah TAP MPR/S bertentangan dengan norma hukum yang berada diatasnya atau derajatnya lebih tinggi yaitu UUD NRI 1945. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian hukum ini menunjukan bahwa Pengujian TAP MPR/S terhadap UUD NRI 1945 maupun Undang-undang terhadap TAP MPR/S di uji konstitusionalitasnya melalui judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Para ahli menyatakan dalam Pengujian Tap MPR/S seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan diri berwenang melakukan judicial review atas TAP MPR terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana fungsinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak supremasi konstitusi. Oleh karena itu perlu membentuk pengaturan secara tertulis bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji ketetapan MPR RI jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kata Kunci; Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR/S, MPR, Mahkamah Konstitusi