ANALISA HUKUM PENGISIAN JABATAN SEMENTARA KEPALA DAERAH DARI PEJABAT DILUAR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kepala daerah yang ingin melanjutkan periode kedua dalam pilkada, dalam menjalankan kampanye harus mengajukan cuti diluar tanggungan negara terlebih dahulu kepada menteri. Kepala daerah yang sedang melakukan cuti diluar tanggungan negara maka tugas serta wewenang kepala daerah tersebut digantikan oleh pejabat sementara yang ditunjuk oleh menteri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.
Metode penelitian dalam penulisian ini menggunankan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian untuk metode analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif dan metode analisis isi, analisis ini yang khusus mengkaji atau menganalisa permasalahan yng diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum pengisian jabatan sementara kepala daerah dari luar kementerian dalam negeri itu sah apabila pejabat sementara kepala daerah tersebut berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau memiliki jabatan tinggi setingkat eselon I. Pengisian jabatan sementara yang berasal dari pihak kepolisisian dimana polisi tersebut merupakan polisi aktif tidak bisa mengisi jabatan sementara kepala daerah karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Pengisian Jabatan Sementara, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Status Hukum, Kepolisian.