PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI JAWA TIMUR

Tenaga kerja asing yang bekerja di jawa timur harus melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dengan prosedur pelaksaaan hingga pengawasan. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab tenaga kerja asing kerap kali melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan menggunakan visa kunjungan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan apakah penggunaan tenaga kerja asing yang bekerja di Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan bagaimana tindakan pemerintah terhadap pertanggungjawaban pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perudang undangan dan pendekatan kasus. Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pihak Imigrasi Kelas 1 TPI Surabaya, serta Pihak Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing terbagi atas dua hal yaitu secara prosedur dan secara pelaksanaan. Secara prosedur didasarkan dengan ketentuan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Berdasarkan data terhadap penelitian terkait, pada triwulan pertama tahun 2019, terdapat 36 warga asing yang melakukan pelanggaran dengan kecenderungan pelanggaran terhadap ijin tinggal. Terkait hal ini secara pelaksanaan dapat dikatakan belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu pemerintah memberikan sanksi kepada pihak pemberi kerja dan tenaga kerja, yang merupakan bentuk pengawasan dalam mengatasi penggunaan tenaga kerja asing non prosedural. Bentuk sanksi administratif dapat berupa penundaan pelayanan, penghentian proses perijinan tenaga kerja asing, pencabutan notifikasi, dan sanksi lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan Perpres No. 20 Tahun 2018 pasal 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antar semua pihak pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu dengan pihak Imigrasi dan kepolisian agar dapat meminimalisir orang asing yang bekerja non prosedural.

Kata Kunci : pelaksanaan, pengawasan, tenaga kerja asing, visa kunjungan