PEMENUHAN HAK PEKERJA MENGENAI UPAH PROSES TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal apabila terjadinya PHK perusahaan harus memenuhi hak-hak pekerja selama proses dan hingga PHK mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebab, selama belum ada kesepakatan ataupun putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait PHK, pekerja dan pengusaha masih terikat di dalam hubungan kerja.
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Mahkamah Agung No. 256 K/Pdt.Sus/2012. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum dan website terkait pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena PHK.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bilamana terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Selain itu pekerja/buruh juga memperoleh hak mengenai pemberian upah selama proses PHK berlangsung hingga terjadinya PHK yang telah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau disebut dengan upah proses.
Kata kunci: PHK, hak-hak pekerja, upah proses.