PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah salah satu pajak pusat yang diserahkan pengelolaanya ke pemerintah daerah setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 2 Ayat 2 Huruf j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah diharapkan dapat berkontribusi maksimal terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap pendapatan asli daerah.
Bupati sumenep membuat sebuah kebijakan membebaskan pajak bumi dan bangunan, kebijakan tersebut merupakan janji kampanya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumenep, kebijkan tersebut tidak lepas dari adanya kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Jenis penelitian dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang–undang dan disini kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan oleh Buapati Kabupaten sumenep sebagai objek penelitian.
Hasil penelitian bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan tidak boleh diterapkan. Diskresi dapat diambil dan dilaksanakan jika terdapat beberapa alsan yaitu; undang – undang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Sedangkan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan telah jelas dan rinci diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan,Kebijakan, Diskresi