PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PARIWISATA DI PANTAI LON MALANG

ABSTRAKrnIndonesia adalah negara hukum dimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah dalam hal memberikan perlindungan hukum, tidak boleh membeda-bedakan dengan kata lain perlindungan hukum berlaku disegala aspek dan lapisan masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah telah mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah telah mengupayakan untuk mengatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri memiliki pengertian yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Adanya UMKM di Pantai Lon Malang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar agar berperan serta dalam memberikan pendapatan daerah Kabupaten Sampang serta menunjang taraf hidup masyarakat yang lebih baik yaitu kreatif dan inovatif. Pariwisata merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain berulang-ulang untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam dan bukan mencari nafkah.rnMetode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan.rnHasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan hukum dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan dengan harapan menghasilkan iklim usaha yang kondusif dan aman. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sampang meliputi permodalan, pendampingan, penyuluhan, dan sosialisasi. Namun demikian, masih ada problem mengenai perizinan karena tidak semua UMKM memiliki izin berusaha, khususnya pelaku UMKM di Pantai Lon Malang. Dengan begitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang C.q Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sosialisasi secara terus menerus kepada pelaku UMKM mengenai izin dalam berusaha dan juga menjadikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat untuk memperoleh bantuan. Sehingga setiap UMKM akan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kata Kunci : Perlindungan Hukum – UMKM – Pariwisata