PENGKUALIFIKASIAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI PENGELOLA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAKrnPengkualifikasian diperlukan guna untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dapat dikualifikasikan sebagai pengelola sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tidak hanya itu, melainkan lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pidana yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan ketika telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan yang ada. Salah satunya seperti pada pertanggungjawaban pidana dalam pelanggaran atau kesalahan dalam kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Permasalahan penelitian ini merupakan pertanggungjawaban pidana pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, dimana dalam UU Pengelolaan Sampah masih belum dijelaskan secara lebih detail terkait siapa yang disebut oleh pengelola itu sendiri.rnPenelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunanakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yakni data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan sampah, jurnal, skripsi, pendapat para ahli dan kamus besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisa dengan secara deskriptif kualitatif.rnDari penelitian yang dilakukan diperoleh sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Daerah dapat dikualifikasi sebagai pengelola didalam UU Pengelolan Sampah sebagaimana telah dibuktikan dengan menggunakan teori interpretasi. Selanjutnya, Pemerintah Daerah tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum.rnKata Kunci : Pengkualifikasian, Pertanggungjawaban Pidana, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.