PENGATURAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA

Esensi atau hakikat dalam pembayaran JHT seperti tertuang dalam Pasal 37 UU Tentang SJSN dapat dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Hal tersebut juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana esensi pembayaran JHT yang terkandung dalam ketentuan Pasal 37 UU Tentang SJSN dan (2) Apakah peraturan pelaksanaan terkait pembayaran JHT sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Tentang SJSN ?
Esensi pembayaran manfaat JHT seharusnya diperuntukkan saat memasuki usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun atau masa tidak produktif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi pengaturan pembayaran JHT antara antara Pasal 37 UU Tentang SJSN dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT, yang menghapus Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program JHT dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT.

Kata Kunci : Esensi, Aturan, Pembayaran Jaminan Hari Tua