MENGUNGKAP FENOMENA FRAUD ATAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan pembangunan desa dan melaksanakan amanah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan baik dan benar. Adanya UU tersebut desa mendapatkan dana desa lebih besar dari sebelumnya, jumlah tersebut sangat signifikan yang memungkinkan terjadinya fraud terhadap dana desa.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena fraud pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa di desa “ABU-ABU” mulai dari Tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan interpretif dengan metode analisis fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan terdapat beberapa kecurangan (Fraud) yaitu;(1) Musrembang desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat. (2) Usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa. (3) Pembuatan dokumen perencanaan dengan melibatkan atau membayar pihak lain.
Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan terdapat fraud pengelolaan dana desa yaitu, (1) pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. (2) Proses pencairan dana desa tidak sesuai dengan prosedur. (3) Swakelola dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa selalu menggunakan pihak lain, walaupun sebenarnya ada yang bisa dilakukan dari sumber desa sendiri (4) Terdapat Kegiatan fiktif. (5) Laporan adminitrasi desa yang dibuat oleh bendahara hanya formalitas
Pada tahap pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban ini terdapat temuan-temuan fraud (1) Adanya laporan fiktif Desa tidak membuat LPJ sendiri dengan melibatkan pihak ketiga (Kecamatan). (2) Pelaporan tidak (LPJ) tidak transparan terhadap masyarakat desa. (3) Peran pendamping desa tidak optimal hal tersebut dikarenakan desa tidak membuat sendiri pelaporan serta dokumen perencanaan.

Kata kunci: Fraud, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa