UPAYA HUKUM TERHADAP HAK PELAPOR YANG TIDAK MENDAPATKAN SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN DARI PENYIDIK

Sistem peradilan pidana memiliki tiga komponen utama, yaitu penegak hukum, pengadilan dan pemasyarakatan. Komponen utama yang dimaksud disini bukanlah merupakan komponen kajian dalam sistem peradilan pidana, melainkan komponen utama dari sistem peradilan pidana tersebut. Dalam komponen penegak hukum di negara manapun terdiri dari kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan. Kepolisian sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan tentu adanya surat untuk diberikan kepada pelapor yakni surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SPH2P).
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penulisannya dengan cara didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur upaya hukum terhadap hak pelapor yang tidak mendapatkan SPH2P dari penyidik.
Upaya hukum dalam penelitian ini adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau atas kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Dengan adanya upaya hukum bagi pelapor dalam penerimaan SP2HP dari penyidik yang bertujuan untuk memperjelas kasus yang telah dilaporkan pada penyidik. Pentingnya laporan SP2HP disini agar kita sebagai pelapor bisa tahu bahwasanya laporan yang kita adukan kepada penyidik sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Upaya hukum, pelapor dan SP2HP.