KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN DAN PEMBELAAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YUSMAN TELAUMBANUA DI PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI (Anotasi Putusan Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS)

Pembelaan lisan Penasihat Hukum terdakwa dan memohon agar terdakwa
dijatuhi pidana mati. Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah
melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana,
sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dan dituntut dengan pidana penjara
seumur hidup, kemudian diputus pidana mati oleh Majelis Hakim di Pengadilan
Negeri Gunungsitoli, hal tersebut menarik untuk diteliti sebab hak yang diperoleh
terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP untuk mendapat
pendampingan penasihat hukum di semua tingkat pemeriksaan, Pembelaan yang
dilakukan penasihat hukum terdakwa bukan meringankan terdakwa dalam kasus
ini tetapi sebaliknya.
Dokumen yang digunakan dalam memorandum hukum ini adalah putusan
Nomor : 08/Pid.B/2013/PN-GS. Adapun literatur yang berkaitan yakni Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dan pendapat para ahli.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan penasihat hukum
terdakwa dalam melakukan pendampingan dan pembelaan yang memberatkan
tersebut tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, terdakwa seharusnya
mendapatkan haknya untuk memperoleh pendampingan hukum di semua proses
pemeriksaan guna untuk mendapatkan perlindungan dan untuk menjamin
perlakuan yang sewajarnya. Sudah merupakan kewajiban seorang penasihat
hukum dalam etika profesi advokat untuk membela serta memberikan bantuan
hukum kepada kliennya dan menggali serta mengemukakan hal-hal yang dapat
meniadakan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan
atau setidak-tidaknya meringankan kesalahan terdakwa.
Kata kunci: penasihat hukum – advokat dan pembelaan.