ALIH KELOLA PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL DI JAWA TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

ABSTRAKrnAlih Kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur merupakan pilot project untuk menunjukan keefektifan, mengetahui dampak serta keekonomisan suatu pelaksanaan program atau kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari otonomi daerah sehingga memberikan peran kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pelabuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan membandingkan regulasi tentang pelimpahan wewenang Pelabuhan Pengumpan Regional kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai daerah otonom akibat dari pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan faktual melalui objek kajian di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Pengumpan Regional Banyuwangi yaitu Pelabuhan Sapeken, Kangean dan Masalembu. Kemudian menyimpulkan bahwa pendelegasian wewenang dalam hal alih kelola Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan syarat yang harus terpenuhi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kata Kunci : Alih Kelola, Pelabuhan Pengumpan Regional, Otonomi Daerah.