KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGIKUTSERTAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI HAK PILIH PADA KAMPANYE POLITIK PRAKTIS

Dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan dalam jangka 5 tahun ini akan melibatkan partisipasi publik, tak terkecuali pihak yang rentan disalahgunakan untuk kegiatan politik yakni anak-anak. Pada pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah serentak mulai bergulir sejak 21 Februari 2018. Selama 51 hari masa kampanye Pilkada 2018 berlangsung, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 22 laporan penyalahgunaan anak untuk kepentingan politik. Penelitian dengan judul “Kualifikasi Tindak Pidana Mengikutsertakan Warga Negara Indonesia Yang Tidak Memiliki Hak Pilih Pada Kampanye Politik Praktis”, memeliki rumusan masalah Apakah mengikutsertakan anak pada kampanye politik praktis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindakan mengikutsertakan anak pada kegiatan kampanye politik praktis.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang didapat akan dilakukan analisa dengan cara menghubungkan masalah-masalah yang terjadi kemudian dilakukan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa peraturan yang berkaitan dengan larangan mengikutsertakan anak dalam kegiatan PEMILU sudah jelas mengatur bahwa anak dilarang keterlibatannya atau mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik praktis, sehingga apabila terdapat penemuan mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye politik yang nantinya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilu dapat dijatuhinya hukuman sebagaimana peraturan yang berlaku. Dimana diantaranya perbuatan yang berupa; Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah, menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau calon kepala daerah tertentu, menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan, menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik atau foto calon kepala daerah.

Kata kunci: kampanye politik-mengikutsertakan-penyalahgunaan anak