KONSTITUSIONALITAS PENGATURAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI KATEGORI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA

Pengaturan kepesertaan JKN dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja terdapat perbedaan antara Peserta PBI dan PPU dengan PBPU dan BP dalam hal pendaftaran dan pembayaran premi yang menimbulkan sebuah permasalahan hukum, dikarenakan PBPU dan BP tidak didaftarkan sebagai peserta JKN secara langsung oleh pemerintah atau Pemberi Kerja sebagaimana PBI dan PPU, sehingga mereka harus mendaftarkan dirinya sendiri dan anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga, bagaimanakah pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara terhadap dua kategori peserta tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara untuk melindungi hak setiap warga negara. Penelitian ini merupakan jenis penilitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kemudian dianalisis menggunakan metode preskriptif dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kepesertaan JKN dalam kedua peraturan diatas secara yuridis membatasi hak-hak warga negara untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H (1), (2), (3), dan pasal 34 (1), (2), (3) dan mengesampingkan tanggungjawab Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, sehingga dapat dikatakan kedua peraturan tentang jaminan kesehatan tersebut bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.
Kata Kunci: Kepesertaan JKN, Hak Konstitusionsl, Tanggungjawab Pemerintah.