PENERAPAN KETENTUAN PIDANA OLEH HAKIM TEHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DI PERADILAN INDONESIA

Anak adalah sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Batas usia pertanggungjawaban pidana di tentukan antara usia 8 (delapan) sampai 18 tahun, menurut Undang-Undang Peradilan Anak. Pertanggungjawaban hakim dalam putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika, maka hakim memilki dua dasar hukum yaitu, melalui Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Peradilan Anak.

Metode yang di gunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang di gunakan adalah Perundang-undangan (Statue Approach). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak anak, dan konsep peradilan indonesia. Bahan hukum sekunder di dapat di literature terkait dengan penyalahguna narkotika. Bahan hukum tersier di dapat pada data pendukung, berupa internet dan juga sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil Ini Menunjukan bahwa terjadinya dasar hakim memiliki dua dasar hukum yang ketika memilih salah satu dianataranya terkait dengan penyalahguna narkotika oleh anak, akan sama-sama berdampak pada keadaan dalam putusan tersebut, anatara memilih Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Peradilan Anak. Di anataranya dampak tersebut yaitu, ketika anak di jatuhkan putusan melalui Undang-Undang Narkotika maka secara otomatis anak tersebut akan di hukum kurungan, sedangkan disisi lain tindak pidana yang masih masuk kategori anak maka ia tidak lepas dari hak pelindungan yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang.

Kata Kunci: Perlindungan Anak