PERAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PURNA PENEMPATAN DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KABUPATEN SAMPANG

AbstrakrnBanyaknya jumlah PMI purna khusunya di Kabupaten Sampang pada tahun 2021 terhitung 3.440 orang yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Kabupaten Sampang sudah dipulangkan ke tanah air. Aturan mengenai Pekerja Migran Indonesia di daerah Kabupaten Sampang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Para PMI yang purna penempatan setelah dipulangkan memperoleh pengalaman dan keterampilan dari pemerintah daerah Kabupaten Sampang, sehingga memiliki peluang yang besar untuk pembangunan daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: pertama bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan PMI purna penempatan di Kabupaten Sampang. Kedua apakah keberadaan PMI purna penempatan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sampang. Tujuan dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui cara pengaturan dan pelaksanaan perlindungan PMI purna dalam pengembangan pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian: pertama pelaksanaan perlindungan pada PMI diberikan oleh pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah Sampang. Kedua keberadaan PMI purna penempatan memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata khususnya bagian pantai utara, sehingga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi PMI purna. Hal ini menunjukkan bahwasannya perlindungan terkait purna penempatan di dasarkan dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kemudian untuk Pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga perlindungan tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat namun juga dari Pemerintah Daerah Sampang. sehingga adanya sinegritas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait pelatihan dan pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Kata kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia purna, Pariwisata.