MEMOTRET POLA DAN PENANGANAN FRAUD PADA RINCIAN OBJEK BELANJA YANG MENJADI TEMUAN BPK

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola dan penanganan fraud pada 19 rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus di SKPD Mahkota yang merupakan SKPD dengan temuan terbesar di Pemkab Singgasana. Informan adalah para pengelola keuangan di SKPD Mahkota dan penyedia jasa yang menjadi rekanan SKPD Mahkota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud pada rincian objek belanja yang menjadi temuan BPK di SKPD Mahkota terjadi mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan penatausahaan serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Fraud pada ketiga tahapan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh perencana, PPTK, bendahara dan PPK serta didukung oleh pihak penyedia jasa. Pola fraud pada tahap perencanaan berupa “pengkondisian” rincian objek belanja yang dinilai mudah SPJ-nya, penganggaran yang berlebihan (tidak sesuai kebutuhan) dan mark up harga. Pola fraud pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan berupa penyerapan 100%, kuitansi kosong, kuitansi double dan pemalsuan tanda tangan dan stempel penyedia jasa. Pola fraud pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban berupa input data yang mengandung fraud. Mereka melakukan fraud karena adanya tekanan (ucapan terima kasih untuk memperlancar urusan, tabungan untuk kegiatan insidental dan keinginan untuk menyambung hidup), kesempatan ( memanfaatkan celah aturan dan trauma yang dirasakan SKPD) dan rasionalisasi (pengalaman yang aman, fraud tidak untuk memperkaya diri sendiri, fraud tindakan yang tahu sama tahu dan adanya pengalaman yang sama dalam fraud). Terapi fraud terdiri dari 2 hal yaitu perbaikan sifat dan perilaku serta perbaikan sistem. Perbaikan sifat dan perilaku harus dilakukan baik dari dalam maupun dari luar individu berupa memegang teguh ajaran agama islam dan norma-norma serta memiliki integritas. Perbaikan sistem berupa menutup celah UU, membuka ruang yang tertutup agar bisa dianggarkan secara resmi/ legal, efektifitas pengendalian internal, penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas serta penerapan good goverment corporate.
Kata kunci : fraud, perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.