AKIBAT HUKUM PENETAPAN WALI HAKIM OLEH PENGADILAN AGAMA

Skripsi yang berjudul Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim di Pengadilan Agama ini dilatar belakangi adanya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata adhal, wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar’i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar’i. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama dan apakah wali nasab dapat melakukan upaya hukum pada kasus Penetapan Pengadilan Agama.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deduktif untuk menjawab persoalan yang diajukan.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan status perkawinan menggunakan wali hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama adalah sah. Hal ini disebabkan karena adanya Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang adhalnya seorang wali. Wali nasab dapat melakukan upaya hukum pada kasus Penetapan Pengadilan Agama dengan permohonan pembatalan Penetapan Wali Hakim, karena akibat hukum bagi wali nasab yang telah ditetapkan sebagai wali adhal oleh Penetapan Pengadilan Agama tersebut tidak mempunyai hak untuk mencegah atau membatalkan perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim.

Kata Kunci : Akibat Hukum-Keabsahan Perkawinan-Upaya Hukum