PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN DI BIDANG PARIWISATA BERBASIS SUSTANABLE TOURISM

ABSTRAKrnDasar hukum peran serta masyarakat di atur dalam bab XI Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 96 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/tertulis dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran serta masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan peraturan daerah tentang wisata halal. Kedua, Bagaimana akibat hukum bila dalam pembentukan peraturan daerah dibidang pariwisata tidak melibatkan peran serta masyarakat. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara yuridis Normatif sosio legal. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran serta masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam proses pembentukan peraturan daerah yang mana dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 12 tahun 2011. Kedua, belum ada aturan mengenai sanksi yang terkait dengan ketidak ikut sertanya peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah/ Peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah daerah belum memaksimalkan penggunaan jasa pihak ke 3 dalam proses pembentukan peraturan daerah dalam penyusunan naskah akademik dan/atau raperda. Kata Kunci: Wisata Halal, Sustanable Tourism, Peran serta Masyarakat.