PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN BUDAYA LOKAL KABUPATEN BANGKALAN SEBAGAI WARISAN BUDAYA NASIONAL

ABSTRAK
Budaya atau kebudayaan merupakan seluruh gagasan, prilaku, dan hasil karya manusia atau kelompok manusia baik yang bersifat fisik maupun yang diperolah melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan. Hukum harus menjadi sarana perlindungan terhadap hasil karya cipta seseorang atau kelompok baik ciptaan yang diketahui penciptanya maupun yang tidak diketahui penciptanya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dan pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan sebagai warisan budaya nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukkum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum yang berupa peraturan daerah (PERDA), prinsip-prinsip hukum yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakkan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan juga menggunakan pendekatan konseptual dilakukkan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam melindungi kebudayaan lokal, namun sampai sekarang pemerintah daerah sebagai wakil dari masyarakat Bangkalan belum terlihat maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap budaya lokalnya karena belum adanya inventarisasi, pendokumentasian, dan peraturan daerah terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan. Maka dibutuhkan payung hukum untuk melindungi budaya lokal sebagai warisan budaya nasional. Dengan belum adanya pengaturan hukum terhadap budaya lokal Kabupaten Bangkalan maka pemerintah daerah harus membuat regulasi untuk melindungi kebudayaan lokal yang masih berkembang sampai saat ini.

Kata kunci: Perlindungan hukum - peran pemerintah daerah - budaya lokal