UPAYA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK

Aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi akhir – akhir ini semakin marak terjadi, hal ini dapat berdampak buruk bagi ekosistim kelangsungan satwa liar yang dilindungi tersebut di habitatnya. Maka dalam hal ini diperlukan penanganan khusus dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, yakni dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam upayanya menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Menteri Kehutanan dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan kendala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar telah sesuai dengan peraturan yang telah disebutkan diatas. Namun dalam melakukan perlindungan tersebut juga meghadapi beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu di butuhkan peraturan baru yang tidak membatasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Fungsional khususnya Polisi Kehutanan yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di kawasan wilayahnya..