Pengawasan Pengelolaan Digital Crowdfunding Dana Zakat Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro Berdasarkan PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian umat, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan. Pergeseran terhadap digitalisasi ini juga menyentuh terhadap aspek pengelolaan zakat, khususnya dalam penghimpunan zakat. Untuk memastikan dana zakat dapat dikelola sesuai prinsip syariah dan ketentuan hukum, pengawasan yang efektif sangatlah penting, guna menjaga integritas pengelolaan zakat melalui digital sehingga dapat mencapai tujuan utamanya, yakni pemberdayaan ekonomi umat dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui pengelolaan manajemen digital crowdfunding (digital fundraising) dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro. (2) pengawasan digital crowdfunding (digital fundraising) dana zakat di BAZNAS Bojonegoro berdasarkan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.rnJenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yang dilakukan secara subjektif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan observasi.rnHasil penelitian menunjukkan: 1. Dalam pengelolaan manajemen digital crowdfunding (digital fundraising) itu mencakup, perencanaan antara lain; perkiraan dan perhitungan masa depan, penetapan metode, penetapan waktu dan lokasi, penetapan program, dan penetapan penetapan biaya. kemudian Pengumpulan dana zakat BAZNAS Kabupaten Bojonegoro mengunakan dua metode, yaitu metode indirect fundraising dan direct fundraising. Dalam pengawasan terdapat audit internal, audit eksternal, dan audit syariah. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bojonegoro menurut PP No. 14 tahun 2014 tantang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masih lemah dan belum memenuhi standar yang ada dalam regulasi.