Implementasi PSAP 17 Dalam Pengelolaan Properti Investasi: Studi Kasus di BPKAD Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17 tentang Akuntansi Properti Investasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangkalan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi dan studi kasus, penelitian ini menganalisis fenomena transformasi pencatatan properti investasi dari laporan keuangan tahun 2023 yang belum mengakui properti investasi, hingga tahun 2024 yang telah mencatat properti investasi senilai Rp 1,325 miliar. Studi ini mengidentifikasi beberapa kendala implementasi meliputi: keterbatasan sistem informasi, misplacement sumber daya manusia, kompleksitas identifikasi dan klasifikasi aset, fragmentasi sistem informasi, serta keterbatasan anggaran. Kendala teknis utama adalah ketiadaan kode rekening properti investasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tahun 2023, yang mengakibatkan "kekosongan akuntansi" dan mendorong aset-aset yang substansinya merupakan properti investasi dikategorikan secara tidak tepat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model pengelolaan properti investasi yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pelaporan keuangan daerah, serta memberikan perspektif baru mengenai urgensi pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan adaptif dalam mendukung pengelolaan properti investasi pemerintah daerah.