Penegakan Hukum Delik Kesusilaan Berkaitan Dengan Ekshibisionisme di Bangkalan.

Ekshibisionisme merupakan perilaku mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain di ruang publik yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perilaku tersebut dapat dikenai sanksi pada KUHP pasal 281, UU 12/22 TPKS pasal 5, dan UU 44/2008 Pornografi pasal 10 jo pasal 36. Kabupaten Bangkalan meskipun dijuluki sebagai "Kota Dzikir dan Sholawat" masih terdapat perilaku ekshibisionisme dan terdapat fenomena  dark number karena data yang diperoleh dari masyarakat menunjukkan sebanyak 36 orang pernah menjadi korban sedangkan data dari aparat penegak hukum yaitu kepolisian hanya pernah menangani satu kasus. Perilaku ekshibisionisme juga tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap delik kesusilaan, khususnya tindak pidana Ekshibisionisme di Kabupaten Bangkalan.rnrnPenelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan eksploratoris. Data yang menjadi bahan kajian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Selain itu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran online. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan peristiwa Ekshibisionisme berdasarkan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Ekshibisionisme di Bangkalan tidak berjalan efektif. Pertama dilihat dari segi substansi hukum, belum terdapat aturan yang secara eksplisit mengatur Ekshibisionisme sebagai delik kesusilaan dan adanya alasan pemaaf yang dapat membebaskan pelaku dari jeratan hukum karena dianggap cacat jiwa. Kedua dari sisi struktur hukum, aparat penegak hukum menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap tindak pidana ini, disertai dengan rendahnya profesionalisme dan kurang responsif dalam penanganan kasus. Ketiga, dari aspek kultur hukum, kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat yang masih rendah, ditambah adanya sikap permisif yang menganggap Ekshibisionisme hanya sebagai pelanggaran norma biasa dan bukan pelanggaran hukum.