Implementasi Pelaksanaan Lotmas Oleh Bapas Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam penyelesaian perkara pidana anak di wilayah Madura. Litmas merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum (AKH). Selain itu, Litmas juga merupakan salah satu upaya untuk menjamin pemenuhan perlindungan anak berkonflik hukum selama menjalani proses dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini mengkaji 2 (dua) rumusan masalah, yakni terkait dengan kesesuaian pelaksanaan Litmas perkara pidana anak di Madura oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pamekasan dengan peraturan Perundang-undangan yang relevan. Dan, penggunaan hasil litmas sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak di Madura. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan eksploratoris. Data yang menjadi bahan kajian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran online. Keseluruhan data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dan disimpulkan dengan menggunakan metode silogisme induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi wewenang Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Litmas perkara pidana anak di Madura relatif optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi pelaksanaan Litmas Anak di Bapas Kelas II Pamekasan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu proses pelaksanaan dari tahap awal hingga akhir yang telah sesuai dengan standar Penelitian Masyarakat, serta objektifitas PK dalam melaksanakan Litmas. Kedua, mengacu dari hasil pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan, rekomendasi Laporan Litmas tidak semuanya dipertimbangkan oleh hakim, utamanya oleh hakim di wilayah hukum Bangkalan, Sampang, Sumenep. Khusus untuk kasus pidana berat yang dilakukan oleh anak, Hakim masih mempertimbangkan fakta persidangan dan pandangan pribadi. Meskipun demikian, tidak ada implikasi yuridis yang muncul akibat pengabaian hasil litmas tersebut. Padahal menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya putusan tersebut batal demi hukum.