PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRODUSEN OBAT DAFTAR G TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA

Kasus produksi obat daftar G tanpa izin edar semakin marak, dilihat dari beberapa kasus yang ada, kegiatan produksi obat ilegal tersebut dilakukan antara lain oleh mantan apoteker dan orang yang tidak memiliki keahlian. Apabila dilihat dari sudut pandang bisnis yang lebih mementingkan kepentingan yang ekonomis, dalam hal ini para pelaku usaha industri farmasi dinilai hanya mengejar laba atau keuntungan materi saja dari pada mementingkan kepentingan tujuan awal dari proses pembuatan obat-obatan itu sendiri. Ketidak pedulian produsen terhadap kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat atas perbuatannya yang tidak memenuhi registrasi izin edar obat tentunya dengan hal tersebut dapat membuktikan maraknya peredaran obat-obatan yang tidak terdaftar secara resmi didepartemen kesehatan. oleh karena itu dalam kasus produksi obat tanpa izin edar ini harus diperhatikan secara betul-betul oleh pemerintah karena demi menjamin khasiat, keamanan, dan mutu dari obat yang diproduksi tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (Legal Research) atau penelitian hukum normatif, dan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Yaitu suatu pendekatan yang berpangkal terhadap Undang-undang.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam kasus produksi obat daftar G tanpa izin edar di Indonesia, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya, dalam hal ini adalah produsen (orang yang memproduksi) obat daftar G tanpa izin edar. Apabila yang melakukan perbuatan pidana tersebut secara individu maka dijerat dengan ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. dan apabila yang melakukan perbuatan tersebut adalah korporasi maka dijerat menggunakan Pasal 201 ayat (1) dan (2). Yang mana dalam hal ini apabila korporasi yang memproduksi obat daftar G tanpa izin edar maka dipidana penjara dan denda, pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kalilipat dari pidana yang diancamkan. Selain diancam dengan pidana penjara dan denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kata Kunci-obat daftar G- ilegal- pertanggungjawaban pidana