TINDAKAN MENGHALANGI PELIPUTAN TERHADAP PERS OLEH OKNUM PENGADILAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Tindakan menghalangi peliputan terhadap pers oleh oknum pengadilan di persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers akan membahas terkait apakah tindakan menghalangi peliputan terhadap pers oleh oknum pengadilan di persidangan termasuk dalam pelanggaran terhadap hukum. Dasar dari tindakan menghalangi peliputan dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi tidak termuat secara penuh tentang tindakan menghalangi peliputan yang terjadi dalam persidangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah tindakan menghalangi peliputan terhadap pers disebuah persidangan termasuk tindak pidana pers dan melanggar hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan kesulitan dan memprediksi pembangunan masa depan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum terkait.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tindakan oknum pengadilan terhadap pers di persidangan tersebut dapat dikelompokkan dalam tindak pidana pers dan dapat dipastikan bahwa sebuah tindakan jika sudah termasuk tindak pidana pasti melanggar hukum. Tidak dapat diberlakukannya undang-undang pers karena belum adanya aturan khusus yang menjelaskan boleh atau tidaknya pers dalam meliput sebuah persidangan. Jadi perlu dilakukannya pembaharuan undang-undang terutamanya Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers agar lebih jelas dalam menjelaskan macam-macam tindak pidana terhadap pers maupun tindak pidana yang dilakukan oleh pers serta secara jelas menyebutkan sanksi-sanksi pidana untuk semua penggolongan tindak pidana pers yang telah disebutkan.
Kata Kunci : Tindakan Menghalangi Peliputan, Persidangan, Tindak Pidana Pers