HAK-HAK REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PRAKTEK PERADILAN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA GOLONGAN I

Rehabilitasi secara umum adalah, rehabilitasi merupakan salah satu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim, yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seseorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali

Metode yang di gunakan adalah normatif. Adapun pendekatan yang di gunakan adalah Perundang-undangan (Statue Approach). Bahan hukum primer yang di analisa adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hak rehablitasi bagi penyalahguna narkotika, dan konsep peradilan indonesia. Bahan hukum sekunder di dapat di literatur terkait dengan hak-hak rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Bahan hukum tersier di dapat juga dari sumber lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini, mengenai hak rehabilitasi yang sering di abaikan oleh hakim, terhadap pengguna narkotika yang di beratkan pada pengguna atau pemakai untuk tetap mendapatkan hak-hak rehabilitasi, yang tertuang di dalam Undang-undang Narkotika. di samping itu dengan tujuan pemerintah memberantas narkotika hal tersebut harus di dukung penuh dalam konsep penyembuhan melalui rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kata Kunci: Hak-hak Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika.