PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM STATUS NIKAH DIBAWAH TANGAN

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat kemanusiaan. Penelitian ini berusaha membahas pertanggungjawaban pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam status nikah dibawah tangan.
Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang atau regulasi terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam nikah dibawah tangan.
Dalam pembahasan akhir menegaskan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga dalam nikah dibawah tangan tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Karena tidak terpenuhinya unsur status hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan undang-undang pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun hal tersebut bisa dipidanakan dengan dijerat menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1), kitap undang-undang hukum pidana tentang unsur penganiayaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.
Kata kunci :Pertanggungjawaban pidana- Kekerasan dalam rumah tangga- Nikah dibawah tanggan.