ANALISIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Pengaturan pemilihan umum terdapat dalam konstitusi negara Indonesia UUD NRI 1945 yang pengaturan lanjutannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 222 UU pemilu mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang mensyaratkan perolehan kursi minimal 20% (dua puluh persen) jumlah kursi DPR atau minimal 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan penggunaan presidential threshold yang mengacu pada hasil perolehan suara pemilu anggota DPR sebelumnya tersebut berpotensi membuat konflik norma karena hak demokrasi partai politik yang dijamin konstitusipada pasal 6A Metode penulisan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif menggonakan pendekatan undang-undang, analisa sejarah. Adapun kesimpulannya adalah ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU pemilu adalah kebijakan hukum yang konstitusional.

Kata kunci: Pemilihan Umum, Ambang Batas Pencalonan Presiden, Demokrasi.