LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh penyebutan lembaga kepresidenan yang disebutkan secara personal dalam UUD 1945. Dan tidak adanya undang-undang secara khusus yang mengatur lembaga kepresidenan hingga sampai saat ini masih menerjemahkan lansung dari UUD 1945.
Adapaun jenis penelitian dalam skeripsi ini adalah penelitian doctrinal, peneltian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, bebarapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sekripsi ini. Adapun pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini mengguankan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).
Hasil penelitain ini menyimpulkan Pada hakikatnya lembaga kepresidenan terdiri dari presiden wakil presiden dan menteri yang dalam system presidensil menyatu dalam satu lembaga kepresidenan dan dalam hal ini meskipun lembaga kepresiden tidak disebutkan secara institusi dalam UUD 1945 telah terakomodir dalam pembukaan UUD 1945 alinia ke-4. Dari beberapa lembaga Negara Hanya lembaga kepresidenan satu satunya lembaga Negara yang kewenagannya diberikan langsung oleh UUD 1945 yang tidak memiliki Undang-undang. Sehingga sampai saat ini lembaga kepresidenan masih menerjemahkan langsung dari UUD 1945. Oleh karena itu lembaga kepresidenan perlu dibuat seperangkat hukum yang lebih sepesifik, guna mengatur presiden, wakil presiden, dan seluruh menteri-memerinya demi menghindari munculnya permasalahan yang akan muncul di kemudian hari dari seorang presiden dan wakil presiden dan juga untuk mengatur rumah tangga presiden dalam hubungan membuat kebijakan Negara.