UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERLAKUAN PASAL 60 AYAT 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR TANPA IZIN

Pemberlakuan hukum merupakan proses memberlakukan hukum yang pada dasarnya berlaku didalam masyarakat, dimana hukum harus menjalani suatu proses yang cukup panjang dan melalui berbagai kejadian-kejadian yang berbeda-berbeda sehingga berpengaruh pada penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses tindakan untuk tegaknya aturan dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai suatu pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum disini ditujukan pada bengkel umum kendaraan bermotor tanpa izin yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Penelitian ini menggunakan penelitian sosiolegal, yang dalam penelitiannya juga mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan dengan cara mengkaji Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 sebagai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel tentang penegakan hukum dan bengkel umum kendaraan bermotor. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu prespektif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak berlaku secara optimal karena mengalami hambatan dari pekerja bengkel yang banyak tidak mempunyai klasifikasi sebagai mekanik yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengusaha bengkel umum kendaraan bermotor. Seharusnya dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut kepolisian melakukan sosialisasi dan tahapan klasifikasi agar dapat menanggulangi bengkel umum kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bengkel, Kepolisian