DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN BENIH JAGUNG BANTUAN PEMERINTAH (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr)

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomorrn262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, yang manarnpelakunya adalah pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana karenarnmemperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/ataurnjasa yang dilarang untuk diperdagangkan dan melanggar Pasal 110 Undang -rnUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari ketiga putusan tersebutrnpenjatuhan pidana berbeda terutama ukuran sanksi pidana dan yang menjadirnpermasalahan adalah apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim dalam ketigarnputusan tersebut sehingga menghasilkan pidana yang berbeda. Disparitas putusan pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadaprntindak pidana yang sama (sane offence) atau terhadap tindak pidana yang sifatrnberbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanparndasar pembenaran yang jelas. Dari ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas putusan pidana karena setiaprnMajelis Hakim memiliki perbedaan dalam membuktikan dan memenuhi setiaprnunsur dalam pasal tersebut berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalamrnpersidangan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan barang bukti yangrndiajukan dalam persidangan terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintahrnyang diperdagangkan pelaku usaha sebagai dasar pemidanaan. Kemudian MajelisrnHakim pada ketiga putusan tersebut juga menggunakan dasar pemidanaan secararnnon yuridis didasarkan pada tujuan dari pemidanaan dan keadaan yangrnmemberatkan maupun meringankan pelaku usaha. Maka dari hal tersebutrnmenyebabkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha yangrnmemperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah.