PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME

Terorisme merupakan kejahatan extra ordinary crime yang menjadi perhatian khusus di seluruh Negara, di Indonesia terorisme diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait dengan anak ysng turut serta dalam terorisme di Indonesia, Adapun aturan mengenai anak terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Terorisme tidak diatur mengenai Anak yang turut serta dalam Terorisme dan hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti, sehingga dalam penegakannya terdapat kesulitan. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme.
Jenis penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Serta analisa bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Hasil penelitian bahwa anak yang turut serta melakukan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dikenakan Pasal 79 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 55 KUHP yang sanksi pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan pada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Jika pidana yang dilakukan merupakan pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 tahun. Pertanggungjawaban pidana juga dibebankan pada Orang Tua Pasal 6 Jo Pasal 16A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan juga Korporasi sesuai dengan Pasal 18 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana-Anak-Turut Serta dan Terorisme.